Jakarta, Top8News – Pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dan harga energi dunia. Salah satu fokus utama pemerintah adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor dengan memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kondisi geopolitik global saat ini sangat sulit diprediksi. Menurutnya, situasi dunia dapat berubah dengan cepat sehingga Indonesia harus memperkuat fondasi ketahanan energinya sendiri.
“Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin. Itulah kira-kira perumpamaan geopolitik sekarang. Hari ini bisa damai, sudah ditekan, besok muncul lagi. Sulit bagi kita untuk menjadikan baseline mana yang akan dijadikan sebagai rujukan,” kata Bahlil saat menjadi pembicara pada Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahan bakar minyak (BBM), maupun minyak mentah.
Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kilogram. Program yang telah memasuki tahap uji coba ketiga itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dengan memanfaatkan pasokan gas bumi nasional yang melimpah.
Pemerintah menilai CNG dapat menjadi solusi jangka panjang karena bersumber dari gas bumi domestik dan memiliki biaya yang lebih kompetitif. Menurut Bahlil, penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.
“LPG ini nggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit.
“Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita,” ungkap Bahlil.
Ia memastikan program B50 menjadi fondasi bagi target penghentian impor solar pada tahun ini. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sawit nasional.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka opsi diversifikasi sumber impor energi. Salah satunya melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM sebagai langkah mengantisipasi gangguan pasokan energi global.
Sementara itu, di sektor hulu migas, pemerintah juga berupaya mempercepat proyek-proyek strategis yang selama ini berjalan lambat, termasuk pengembangan Blok Masela yang masih menghadapi sejumlah kendala sehingga realisasinya tertahan.
